JAKARTA,NOLESKABAR.COM– Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan dana desa dalam satu dekade terakhir.
Ia menilai aliran anggaran yang selama ini digelontorkan pemerintah pusat belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
Pernyataan itu disampaikan saat forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah akan melakukan perombakan menyeluruh terhadap skema dana desa agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada rakyat.
“Kita sudah lebih dari 10 tahun menggelontorkan dana desa. Tapi harus kita akui, banyak yang tidak sampai ke rakyat,” tegasnya.
Menurut Prabowo, salah satu indikator persoalan tersebut terlihat dari banyaknya kepala desa yang tersandung masalah hukum akibat lemahnya tata kelola dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kondisi ini dinilai sebagai bukti bahwa sistem distribusi dan pengawasan masih memiliki celah serius.
Ia menekankan bahwa pembenahan bukan sekadar pengurangan anggaran, melainkan penataan ulang arah kebijakan. Pemerintah ingin memastikan dana yang dikucurkan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat desa, bukan berhenti di tataran administrasi atau proyek yang minim dampak.
Pada tahun anggaran berjalan, porsi dana desa dalam APBN telah disesuaikan. Namun sebagai kompensasi, pemerintah memperluas program yang langsung menyasar warga desa, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, agar manfaatnya lebih terukur dan terasa nyata.
Prabowo juga memberi sinyal bahwa pendekatan ke depan akan menitikberatkan pada transparansi, pengawasan ketat, serta skema penyaluran yang lebih terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi desa.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi belanja negara yang diklaimnya bertujuan memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah: desa.
Editor: Arini
