BANGKALAN, NOLESKABAR.COM – Pemerintah Kabupaten Bangkalan menggelar rapat koordinasi (rakor) evaluasi kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada awal tahun 2026. Rakor ini digelar di tengah sorotan publik terhadap kualitas pelayanan dan efektivitas kinerja birokrasi daerah.
Rapat yang berlangsung di Aula Diponegoro, Senin (26/1/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Bangkalan, didampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangkalan hadir dalam forum tersebut.
Dalam arahannya, Bupati Bangkalan menegaskan bahwa evaluasi kinerja tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan harus diikuti dengan perbaikan nyata di lapangan.
“Evaluasi ini bukan sekadar rutinitas awal tahun. Saya ingin ada perubahan cara kerja. OPD harus bekerja terukur, profesional, dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Bupati Bangkalan.
Ia menilai, masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari lambannya proses administrasi hingga belum optimalnya realisasi program pembangunan daerah.
“Keluhan masyarakat masih sering kita dengar. Ini harus menjadi cermin bagi kita semua. Jangan sampai program hanya bagus di atas kertas, tapi dampaknya tidak dirasakan warga,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi dan koordinasi antar OPD yang selama ini dinilai belum berjalan optimal. Lemahnya koordinasi disebut kerap berdampak pada tumpang tindih program dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
“Saya minta tidak ada lagi OPD yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus satu arah, satu tujuan, dan saling mendukung,” kata Bupati.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan menambahkan bahwa peningkatan kinerja OPD harus dibarengi dengan kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur sipil negara. Menurutnya, inovasi pelayanan masih menjadi pekerjaan rumah bagi sebagian OPD.
“Kita butuh inovasi, bukan sekadar bekerja seperti biasa. OPD harus mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan daerah menjadi program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
Rakor ini juga menjadi forum penyampaian evaluasi dan kendala dari masing-masing OPD, termasuk persoalan anggaran, sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektor.
Namun demikian, tantangan utama ke depan adalah memastikan hasil rapat tersebut ditindaklanjuti secara konkret.
“Pemerintah Kabupaten Bangkalan kini dihadapkan pada ekspektasi publik agar komitmen peningkatan kinerja OPD tidak berhenti pada rapat koordinasi, melainkan tercermin dalam pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel sepanjang tahun 2026,” ucapnya.
