JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema akreditasi dan sertifikasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan mulai diterapkan pada tahun 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, kebijakan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas layanan MBG secara menyeluruh, mulai dari kandungan gizi, kebersihan, hingga keamanan pangan.
“Di tahun 2026, kami akan mulai melakukan akreditasi dan sertifikasi. Kualitas layanan SPPG akan kami nilai secara objektif,” ujar Dadan saat ditemui di Menara, Jakarta, dikutip dari kompas.com Senin (19/1/2026).
Melalui skema ini, setiap SPPG akan dikelompokkan ke dalam kategori tertentu berdasarkan kualitas penyajian MBG. Kategori tersebut antara lain unggul, baik sekali, dan baik.
BGN menargetkan seluruh SPPG dapat mencapai standar tertinggi.
“Harapan kami, semua SPPG berada di kategori unggul, minimal sangat baik. Yang kualitasnya masih biasa-biasa saja akan kami dorong agar jauh lebih baik dibandingkan tahun 2025,” jelas Dadan.
Untuk menjamin objektivitas penilaian, proses akreditasi akan dilakukan melalui lembaga independen. BGN juga menggandeng Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam penyusunan kriteria sertifikasi.
“Kami sedang bekerja sama dengan KAN untuk menyusun standar akreditasi. Hasil penilaian ini nantinya juga akan menentukan besaran insentif yang layak diterima oleh SPPG,” kata Dadan.
Dengan sistem tersebut, SPPG yang memiliki kualitas layanan lebih baik akan memperoleh insentif lebih besar dibandingkan yang hanya memenuhi standar minimum.
“Pasti akan ada perbedaan insentif. Dari hasil audit, bisa terlihat mana yang unggul, baik sekali, atau baik,” ujarnya.
BGN berharap skema akreditasi ini menjadi pemicu perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program MBG, sekaligus memastikan manfaat gizi yang optimal bagi penerima di seluruh Indonesia.
