BANGKALAN,NOLESKABAR.COM– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangkalan angkat bicara terkait sejumlah kritik dari Fraksi Gerindra, PAN, dan Golkar mengenai pemerataan pembangunan jalan hingga kualitas proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti apresiasi yang disampaikan salah satu anggota dewan dari PKS terhadap penghargaan yang diterima oleh rumah sakit dan Dinas Kesehatan hanya polesan saja. Fraksi PDIP menilai, capaian tersebut tidak lepas dari adanya pengawasan yang berjalan baik antara DPRD, khususnya Komisi IV, dengan mitra kerja.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bangkalan, Suyitno, menjelaskan bahwa keberhasilan program dan penghargaan yang diraih menunjukkan adanya hubungan yang saling menguatkan atau simbiosis mutualisme antara legislatif dan eksekutif. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan seharusnya berlandaskan pada hal-hal yang bersifat urgent dan sesuai aturan, bukan berdasarkan suka atau tidak suka.
Terkait pembangunan jalan, Suyitno menegaskan bahwa tudingan pembangunan yang tidak merata perlu diluruskan dengan data yang objektif. Menurutnya, dari total 53 ruas jalan kabupaten yang kemudian bertambah menjadi 55 ruas setelah Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), sebanyak 46 ruas merupakan usulan pokok pikiran (pokir) DPRD, sedangkan hanya 9 ruas yang berasal dari program prioritas Dinas PUPR.
“Artinya, mayoritas pembangunan jalan justru berasal dari usulan DPRD sendiri. Jadi kalau kemudian dianggap tidak merata, perlu dilihat kembali sumber usulannya,” jelas Suyitno.
Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari peran seluruh anggota DPRD dalam mengusulkan program melalui pokir masing-masing. Bahkan, menurutnya, menjadi kurang tepat apabila DPRD seolah menyalahkan pihak eksekutif, padahal sebagian besar program berasal dari usulan legislatif sendiri.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menanggapi kritik terkait kualitas proyek jalan kabupaten. Suyitno mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Dinas PUPR sempat menolak tiga proyek jalan karena kualitasnya dinilai di bawah standar.
“Menariknya, tiga proyek tersebut merupakan usulan pokir dewan. Namun akhirnya tetap dilaksanakan setelah ada komunikasi lanjutan dengan sejumlah catatan perbaikan,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar ke depan pengawasan lapangan atau inspeksi mendadak (sidak) dilakukan secara objektif dan tidak tebang pilih. Pasalnya, berdasarkan evaluasi, proyek dengan kualitas kurang justru banyak berasal dari usulan pokir.
Di sisi lain, Fraksi PDIP turut mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2025.
Suyitno menyebut, capaian tersebut patut diapresiasi mengingat pemerintah daerah tetap mampu menunjukkan kinerja positif di tengah kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp187 miliar.
“Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah masih bisa menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM. Ini menunjukkan kerja nyata yang perlu diapresiasi,” pungkasnya.
