JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa kedaulatan dan kendali penuh atas wilayah udara Indonesia tetap berada di tangan pemerintah, menyusul beredarnya informasi terkait dugaan perjanjian dengan Amerika Serikat.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan, Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa negara memiliki otoritas mutlak dalam mengatur, mengontrol, dan mengawasi ruang udara nasional.
“Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas beredarnya dokumen yang menyebut adanya kebebasan bagi pihak asing untuk melintasi wilayah udara Indonesia. Kemenhan memastikan bahwa informasi tersebut belum bersifat final dan tidak dapat dijadikan acuan kebijakan resmi.
Rico menjelaskan, setiap rencana kerja sama pertahanan dengan negara lain selalu melalui proses kajian yang matang, dengan mengedepankan kepentingan nasional serta tetap mengacu pada hukum nasional dan internasional.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak setiap bentuk kerja sama yang dinilai tidak menguntungkan Indonesia, termasuk dalam pengaturan aktivitas di ruang udara nasional.
“Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kemenhan menyebut dokumen yang beredar saat ini masih berupa rancangan awal yang tengah dibahas secara internal dan lintas instansi, sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah memastikan bahwa setiap kerja sama pertahanan yang dijalin tetap berlandaskan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan.
Kemenhan menegaskan, komitmen utama pemerintah adalah menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
