JAKARTA, NOLESKABAR.COM – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan distribusi logistik nasional tetap lancar selama periode angkutan Lebaran 2026, meskipun mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat tajam menjelang Idulfitri.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran arus mudik dan distribusi kebutuhan pokok.
Upaya tersebut dilakukan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, terutama dalam pengendalian lalu lintas dan aktivitas perdagangan di jalur mudik.
“Sinergi ini penting agar masyarakat bisa mudik dengan aman, tanpa mengganggu pasokan barang dan stabilitas harga,” ujar Dudy dalam keterangannya kepada media, Rabu (25/2/2026).
Ia menjelaskan, koordinasi lintas kementerian difokuskan pada pengaturan operasional angkutan barang, penertiban pasar tumpah, serta pengawasan jalur rawan kemacetan selama arus mudik dan arus balik.
Berdasarkan hasil survei, pemerintah memperkirakan pergerakan masyarakat selama Lebaran 2026 mencapai sekitar 143,91 juta orang. Lonjakan ini dinilai berpotensi menekan kapasitas jalan jika tidak dikelola secara ketat.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama antara Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia terkait pengaturan lalu lintas dan penyeberangan.
Aturan itu membatasi operasional kendaraan angkutan barang tertentu, seperti truk dengan tiga sumbu atau lebih, kendaraan gandengan, serta angkutan hasil tambang dan bahan bangunan, selama periode 13–29 Maret 2026.
“Pembatasan ini dilakukan secara selektif, dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan kelancaran distribusi logistik,” tegas Dudy. Ia menambahkan, kebijakan ini bertujuan menjaga kapasitas jalan tetap optimal.
Sementara itu, kendaraan pengangkut komoditas esensial seperti BBM, bahan pokok, pupuk, hewan ternak, dan bantuan kebencanaan tetap diperbolehkan beroperasi dengan syarat tertentu agar rantai pasok tidak terputus.
Di sisi lain, Kementerian Perdagangan akan menata aktivitas perdagangan di sepanjang jalur mudik, termasuk relokasi sementara pasar tumpah dan pembinaan pedagang agar tidak menggunakan badan jalan.
Pengamat transportasi menilai kebijakan ini sudah tepat. “Pembatasan truk berat memang perlu, tapi harus diimbangi dengan sistem distribusi yang efisien agar harga tidak melonjak di daerah tujuan mudik,” ujarnya.
Dudy menegaskan, pemerintah juga memperkuat manajemen lalu lintas melalui rekayasa arus, pengawasan titik rawan macet, serta penyediaan rest area dan fasilitas pendukung lainnya.
“Target kami adalah menciptakan mudik Lebaran 2026 yang tertib, lancar, dan selamat, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” pungkasnya.
