Jakarta NOLESKABAR.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti senilai sekitar Rp6 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa uang tunai rupiah, mata uang asing, serta logam mulia yang diperoleh dari kegiatan penyelidikan tertutup.
“Barang bukti yang diamankan berupa uang, baik rupiah maupun valuta asing, serta logam mulia, dengan nilai sekitar Rp6 miliar,” kata Budi di Jakarta, Sabtu (10/1).
Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan delapan orang, yang terdiri atas empat pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan empat pihak swasta. Penindakan dilakukan di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek pada Jumat (9/1).
Budi menyampaikan bahwa hingga saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan. KPK belum mengungkap identitas maupun peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
“Saat ini para pihak masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. KPK akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah proses awal selesai,” ujarnya.
OTT ini merupakan operasi tangkap tangan pertama KPK pada tahun 2026. Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai pajak yang terlibat dalam OTT tersebut. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pendampingan itu tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum.
“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK. Pendampingan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Purbaya.
Kasus ini menambah daftar penindakan KPK terhadap dugaan tindak pidana korupsi di sektor perpajakan.
Penulis: Fauzan
