JAKARTA,NOLESKABAR.COM– Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mendapat arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Bahlil menegaskan, keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
“Sudah ada arahan Bapak Presiden, harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Kamis (16/4/2026).
Ia bahkan berharap kebijakan tersebut bisa bertahan lebih lama. Namun, menurutnya, stabilitas harga BBM tetap bergantung pada dinamika harga minyak dunia yang tercermin dalam Indonesian Crude Price (ICP).
Saat ini, rata-rata ICP masih berada di kisaran 77 dolar AS per barel. Angka tersebut dinilai masih aman dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bahkan disebut masih memiliki ruang toleransi hingga 100 dolar AS per barel.
“Kalau ICP masih di bawah 100 dolar AS, itu masih aman untuk APBN kita,” jelasnya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa BBM subsidi harus tepat sasaran. Ia mengingatkan masyarakat mampu agar tidak menggunakan BBM bersubsidi, melainkan beralih ke BBM non-subsidi sesuai harga pasar.
“Yang mampu, yang ekonominya kuat, sebaiknya gunakan BBM non-subsidi. Subsidi ini untuk rakyat kecil,” tegas Prabowo dalam arahannya kepada jajaran kabinet.
Pemerintah juga menegaskan bahwa BBM subsidi akan tetap dipertahankan untuk mayoritas masyarakat, terutama kelompok rentan. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menghadapi tekanan global, termasuk gejolak geopolitik yang berdampak pada pasokan energi.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan langkah pengendalian konsumsi energi dalam jangka pendek, khususnya untuk periode satu tahun ke depan yang dianggap krusial.
Presiden menyebut Indonesia berada dalam posisi yang cukup kuat untuk menghadapi tantangan tersebut, selama kebijakan pengendalian berjalan efektif.
“Dalam 12 bulan ke depan ini kita harus kendalikan konsumsi. Setelah itu, kita akan jauh lebih kuat,” ujar Prabowo.
