JAKARTA,NOLESKABAR.COM– Pemerintah mulai mengencangkan kendali belanja negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan membatasi pengajuan anggaran baru dari kementerian dan lembaga (K/L) sebagai langkah menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Langkah ini diambil di tengah tekanan global, termasuk gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi. Pemerintah memilih bersikap lebih hati-hati dengan memastikan belanja negara tetap terkendali dan tepat sasaran.
“Saya batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” tegas Purbaya.
Kebijakan ini berjalan beriringan dengan upaya efisiensi belanja K/L. Awalnya, pemerintah mendorong pemangkasan anggaran sekitar 10 persen di setiap kementerian. Namun, evaluasi menunjukkan pendekatan tersebut belum efektif.
Alih-alih memangkas, sebagian kementerian justru mengajukan tambahan anggaran. Situasi ini membuat Kementerian Keuangan mengambil alih kendali langsung terhadap pemotongan belanja.
“Kalau dibiarkan, bukan dipotong malah bertambah. Jadi kami yang potong, nanti mereka menyesuaikan,” ujarnya dikutip Minggu (22/3/2026).
Fokus efisiensi diarahkan pada program yang dinilai tidak mendesak atau memiliki dampak lambat terhadap pertumbuhan ekonomi. Kegiatan internal yang kurang prioritas, seperti rapat yang tidak produktif, menjadi salah satu sasaran peninjauan ulang.
Meski melakukan pengetatan, pemerintah memastikan belanja yang benar-benar penting tetap berjalan. Program prioritas dan kebutuhan strategis tidak akan terganggu, termasuk upaya menjaga likuiditas ekonomi nasional.
“Kami pastikan belanja yang harus jalan tetap tepat waktu. Likuiditas ekonomi harus terjaga,” kata Purbaya.
Langkah ini sekaligus menunjukkan perubahan pendekatan: dari sekadar pengeluaran anggaran menjadi pengelolaan yang lebih selektif dan terukur.
Tak hanya itu, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari upaya penghematan. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam menjaga keuangan negara.
Kebijakan ini memberi sinyal tegas bahwa pemerintah tidak ingin APBN terbebani oleh belanja yang tidak produktif. Di tengah ketidakpastian global, disiplin fiskal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Dengan langkah ini, pemerintah mencoba menyeimbangkan dua hal sekaligus: tetap menjaga laju ekonomi, namun tanpa membiarkan anggaran negara melebar tanpa kontrol.
Editor: Arini
