NOLESKABAR.COM– Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif baru yang dinilai akan mengguncang perekonomian global.
Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa negara mana pun yang melakukan bisnis dengan Iran akan dikenakan tarif 25 persen atas seluruh perdagangan dengan AS, langkah yang berlaku langsung efektif dan tanpa pengecualian.
Dalam unggahannya, Trump menegaskan perintah tersebut bersifat final dan mengikat. Namun, Gedung Putih hingga kini belum menjelaskan lebih lanjut bagaimana tarif ini akan diterapkan, termasuk kriteria apa yang digunakan untuk menentukan suatu negara “berbisnis dengan Iran”.
Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak besar bagi China, yang selama ini merupakan mitra dagang utama Iran. Dengan tarif baru, barang-barang China yang diekspor ke AS bisa dikenakan total tarif minimum hingga 45 persen, jauh di atas tarif saat ini.
Reaksi China
Menanggapi kebijakan tersebut, Kedutaan Besar China di Washington menyampaikan penolakan tegas. Beijing menilai semua sanksi sepihak seperti ini tidak sah dan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingannya.
“Perang tarif dan perang dagang tidak memiliki pemenang, dan pemaksaan serta tekanan tidak akan menyelesaikan masalah,” ujar juru bicara kedutaan melalui media sosial X, seperti dilaporkan CNN, dikutip Selasa (13/1/2026).
Data official menunjukkan selama 11 bulan pertama 2025, China mengekspor barang senilai lebih dari 6,2 miliar dolar AS ke Iran dan mengimpor 2,85 miliar dolar AS, belum termasuk pembelian minyak yang tidak dipublikasikan secara terbuka.
Para analis memperkirakan China tercatat menguasai lebih dari 90 persen perdagangan minyak Iran dalam beberapa tahun terakhir, meski perdagangan ini dilakukan melalui jalur perantara.
Dampak Global dan Negara Lain
Selain China, negara seperti India, Uni Emirat Arab, dan Turki juga termasuk mitra dagang besar Iran. Pada pertengahan 2025, Trump meningkatkan tarif barang India hingga minimal 50 persen sebagai respons atas pembelian minyak Rusia, dan sempat mengancam akan menerapkan kebijakan serupa pada negara lain.
Sepanjang masa jabatannya, Trump kerap menggunakan undang-undang bernama International Emergency Economic Powers Act untuk menaikkan tarif impor. Namun, penggunaan undang-undang ini kini tengah digugat di Mahkamah Agung AS. Jika mahkamah memutus Trump tidak memiliki kewenangan hukum tersebut, pemerintahan AS berpotensi harus mengembalikan setidaknya 130 miliar dolar AS dari pendapatan tarif yang telah dikumpulkan.
Ancaman tambahan juga menghantui pasar global karena kebijakan ini dipicu di tengah ketegangan politik di Iran, termasuk rencana respons militer yang digulirkan Trump dan situasi penindasan.
Editor: Sukri
